Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia yang tidak mampu mempunyai persamaan hak dengan yang lain.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB (10 Desember 1948) yang dalam artikel no.25–nya menyatakan bahwa: “Tiap orang mempunyai hak hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan”.Pembukaan Undang–undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Repuplik Indonesia, salah satunya “… memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini bila dikristalisasi akan bermakna bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Tujuan ini kemudian dipertegas di dalam batang tubuhnya (hasil amandemen) pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak warganya untuk sehat: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sedangkan pada Pasal 34 (angka 3) UUD 1945 dikatakan: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Sejalan semangat konstitusi di atas, di dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyataan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 (angka 4) menyebutkan bahwa “Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan”. Dan upaya kesehatan sebagaimana Pasal 1 (angka 2) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pasal 57 Undang–undang yang sama, berbunyi, “Sarana Kesehatan berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan dasar atau upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang”.

Undang–undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; “Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi”. Hal yang senada juga disebutkan di dalam Pasal 22 (f) Undang–undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban “menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan”.

Secara keseluruhan peraturan perundangan di atas menunjukkan setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan keadaan sehat yang menjadi hak warga negara tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat penyelenggaraan upaya kesehatan.

Undang–undang Nomor 32 Tahun … tentang Pemerintah Daerah: “..Pemeintah Daerah Menyediakan Fasilitas Kesehatan”. Baik UU Kesehatan, Praktik Kedokteran, maupun UU Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “pemerintah menyediakan sarana/fasilitas kesehatan”. Kaimat fasiltas kesehatan di dalam UU tsb, oleh sebagian orang kemudian diterjemahkan menjadi “menyediakan rumah sakit atau puskesmas”. Yang pada akhirnya adalah diimplementasikan sebagai bagaimana mengobati rakyat yang sakit. Pandangan ini tentu saja tidak salah, namun apabila hak rakyat untuk sehat ini hanya direspon dengan program yang didasarkan bagaimana menyediakan pengobatan atau mengobati orang sakit maka bentuk pemenuhan hak kesehatan rakyat semacam ini adalah yang paling minimal (rendah). Sebab semustinya pemerintah bisa melakukan pemenuhan hak kesehatan rakyat yang lebih tinggi, yaitu bagaima memberitahu, memberi pemahaman, membimbingan, mengupayakan agar rakyat yang sehat tetap sehat tidak jatuh sakit. Derajat pemenuhan derajat kesehatan yang tinggi ini dapat terwujud dengan membangun sebuah sistem pelayanan kesehatan nasional dan daerah, yang lebih baik

Membangun sistem kesehatan yang baik merupakan cara terbaik utk pertahankan hak kesehatan rakyat. Dengan sistem kesehatan yang baik, kita akan memproteksi rakyat dan tenaga kesehaan kita secara elegan.

Jaminan Pembiayaan Kesehatan Sosial Yang Ideal

Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1947 telah menempatkan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia dan menyebutkan bahwa “setiap penduduk berhak atas jaminan manakala ia sakit”. Deklarasi ini kemudia diikuti oleh Konvensi ILO Nomor 52 Tahun 1948 yang memberikan hak tenaga kerja atas sembilan acam jaminan, salah satu diantaranya jaminan kesehatan. Indonesia yang meratifikasi konvensi tersebut secara bertahap wajib mewujudkan terselenggaranya jaminan kesehatan bagi semua, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan negara.

Untuk merealisasikan komitemen global Indonesia, dalam bidang jaminan sosial, Sidang MPR RI tahun 2000 dan 2002 telah mengamandemen UUD 1945 dengan mencantumkan Pasal 28 H dan Pasal 34 yang menugaskan pemerintah untuk mengembangkan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat. Dengan amandemen tersebut maka secara hukum untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan mengembangkan dan memperluas jaminan sosial sudah sangat kuat.

WHO dalam laporannya pada tahun 2000 menunjukkan bahwa fairness in health care financing memiliki korelasi yang kuat terhadap kinerja sistem kesehatan di suatu negara. Salam satu ukuran terpenting dari sistem pendanaan yang adil adalah bahwa beban biaya keshatan dari kantong perorangan tidak memberatkan penduduk. Dalam bidang kesehatan, aspek pendanaan tersebut pada umumnya diartikan seagai pendanaan kesehatan yang adil dan merata atau merata berkeadilan yang juga sering disebut equity.

Pendanaan kesehatan yang adil dan merata adalah pendanaan di mana seseorang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuannya membayar. Semua negara maju, kecuali Amerika, menerapkan konsep ekuitas ini dalam skala besar yang menacakup seuruh penduduk atau sering disebut cakupan universal. Pendanaan kesehatan di negara–negara tersebut dilaksanakan berdasakan sistem pelayanan kesehatan nasional (Nasional Health Sevice), sistem asuransi kesehatan nasional atau sosial, atau melalui sistem jaminan sosial.

Menurut Hasbullah Thabrani, sistem jaminan/asuransi kesehatan menjdi keharusan yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara karena pelayanan kesehatan penduduk yang sakit mempunyai tiga karakteristik dasar yang unik. Karakterisktik tersebut ialah: 1) Sakit adalah bencana/musibah, yang tidak pernah bisa direncanakan, tidak diketahui kapan terjadinya, dan idak pernah diketahui berapa besar biaya yang diutuhkan untuk pengobatannya sampai ia sembuh. 2). Orang sakit perlu perlindungan, sebab mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan dan berapa biaya yang dibutuhkan. 3) Tidak adil membayar sendiri, sebab seseorang yang menderita suatu penyakit belum tentu disebabkan oleh kesalahannya sendiri, bahkan mungkin saja tidak ia tidak salah, namun tetap saja menanggung derita.

Di dalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok–Pokok Kesehatan dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi–tingginya da perlu diikutsertakan dalam upaya kesehatan. Harus diakui bahwa amanah Undang–undang Kesehatan ini belum sepenuhnya terlaksana, karena kita tahu bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat yang telah memperoleh haknya itu. Namun dengan perubahan visi pembangunan kesehatan setidaknya kita boleh berharap bahwa amanah itu akan terwujud dengan mengikutsertakan setiap warga negara dalam upaya kesehatan. Artinya, masyarakat diajak bersama–sama dengan pemerintah bertanggung jawab dalam memelihara derajat kesehatannya. Untuk mewujudkannya perlu dikembangkan suatu mekanisme pengaturan, dan langkah pertama dalam membangun mekanisme itu telah dimulai dengan disahkannya Undang–undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

UU SJSN tersebut memang tidak ditujukan langsung untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi pengesahan UU ini memberi peluang bagi penataan sistem pelayanan kesehatan khususnya yang kondusif untuk pengembangan pelayanan dokter keluarga melalui penerapan konsep managed health care.

Dalam managed health care pelayanan kesehatan yang diberikan dengan tujuan memelihara dan memulihkan kesehatan diselenggarakan secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis. Di sini prinsip menjaga mutu dan kendali biaya/efisien sangat menentukan keberhasilan sistem sehingga sangat sesuai untuk penerapan pelayanan dokter keluarga yang menganut paradigma sehat. Dengan sistem pembiayaan prabayar menurut hitungan kapitasi, pemberi layanan kesehatan didorong untuk melakukan pekerjaan secara bertanggung jawab sebab ia ikut menanggung risiko. Lebih lanjut, adanya jaminan kesehatan yang baik, ideal tentu akan menjamin berciptanya sub–sistem referal dalam pelayanan kesehatan/kedokteran di Indonesia.

Terciptanya Sub–sistem Referal

Kondisi sehat dan sakit adalah suatu yang kontinum, mulai dari sehat walafiat sampai dengan sakit yang parah. Dengan demikian seseorang berada dalam bentangan tersebut. Hal yang sama juga terjadi bila seseorang sakit, ia mempunyai beberapa tingkat atau gradasi. Secara umum dapat dibagi ke daam tiga tingkat, yakni sakit ringan (mild), sakit sedang (mderate), dan sakit parah (severe).

Ketiga tingkatan penyakit di atas menuntut bentuk pelayanan kesehatan yang berbeda pula. Penyakit yang ringan tidak memerlukan pelayanan yang canggih. Namun sebaliknya, untuk penyakit yang sudah parah, tidak cukup hanya dengan pelayanan yang sederhana melainkan memerlukan pelayanan yang lebih spesifik. Oleh sebab itu sehingga perlu dibedakan tiga bentuk pelayanan, yakni

  1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care)
    Pelayanan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatannya atau promosi kesehatan. Oleh karena itu jumlah kelompok ini di dalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang 80%). Pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health services) atau sering juga dinamakan pelayanan kesehatan primer atau utama. Di Indonesia bentuk pelayanan ini dapat dijumpai di pelayanan puskesmas dan pelayanan dokter keluarga.
  2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health care)
    Pelayanan jenis ini diperlukan oleh keompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudahj tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuknya, misalnya dapat dijumpai di rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan tesedianya tenaga–tenaga spesialis.
  3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health care)
    Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan ini sudah kompleks dan memerlukan tenaga–tenaga super–spesialis. Bentuk pelayanan ini dapat dijumpai di rumah sakit tipe A dan B.

Secara lengkap dapat dirumuskan bahwa sistem rujukan (sistem referal) ialah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan/kedokteran yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan/kedokteran secara (dari unit yang lebih mampu menangani) atau secara horizontal (antar unit–unit yang setingkat kemampuannya).

Berdasaran definisi di atas, dapat dilihat bahwa hal yang dirujuk itu bukan hanya pasien, tetapi juga masalah–masalah kesehatan lain, teknologi, sarana, bahan–bahan laboratorium, dan sebagainya. Disamping itu, rujukan tidak berarti harus berasal dari fasilitas yang lebih redah ke fasilitas yang lebih tinggi atau sebaliknya, tetapi juga dapat berasal dari fasilitas–fasilitas kesehatan yang setingkat.

Secara garis besar, rujukan dapat dibedakan menjadi rujukan medik dan rujukan kesehatan masyarakat. Rujukan medik, berkaitan dengan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Selain itu juga mencakup rujukan pengetahuan (konsultasi medis) dan bahan–bahan pemeriksaan. Sedangkan rujukan kesehatan, berkaitan dengan upaya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promosi). Rujukan ini mencakup rujukan teknologi, sarana, dan operasional.

Apabila sistem rujukan ini dapat terimplentasi maka bisa dipastikan bahwa kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan/kedokteran mampu kita wujudkan. Hal ini dapat dimengerti setiap tingkat pelayanan akan bekerja secara besungguh–sungguh dan dengan mutu yang tinggi. Pelayanan primer akan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Pasien tidak seenaknya langsung ke pelayanan tingkat rujukan, kecuali dirujuk oleh unit pelayanan yang berada di bawahnya, kecuali pasien emergensi. Demikian pula sebaliknya, akan terjadi rujukan balik, bila pelayanan rujukan telah menangani sesuai yang dimintakan oleh unit yang merujuk disertai dengan saran dan pendapat. Dengan sistem rujukan semacam ini maka akan terjadi efisiensi pendanaan kesehatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s